JejaringSumsel.com, Palembang – Pembangunan Jalan Tol Kapal Betung ruas Kayu Agung–Palembang–Betung yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) memunculkan persoalan baru bagi warga Kecamatan Gandus, Kota Palembang, khususnya di Kelurahan Pulokerto.
Jalur tol yang melintasi kawasan permukiman dan lahan pertanian warga disebut memutus akses jalan menuju kebun dan area persawahan yang selama ini menjadi jalur utama aktivitas masyarakat.
Akibatnya, warga kini kesulitan menjangkau lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan sehari-hari. Masyarakat pun meminta pemerintah membangun akses penghubung berupa flyover maupun jalan alternatif agar mobilitas warga tidak terganggu.
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, M Yansuri, mengakui keluhan masyarakat Pulokerto memang layak menjadi perhatian serius pemerintah.
“Pada prinsipnya kami memahami keinginan masyarakat. Sebenarnya akses itu sudah ada, jadi bukan tidak ada sama sekali. Hanya saja lokasinya dianggap belum strategis dan terlalu jauh dari permukiman warga,” ujar Yansuri.
Menurutnya, proyek tol yang sudah berjalan tidak mungkin lagi dihentikan karena merupakan program nasional. Namun, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab memastikan warga terdampak tidak kehilangan akses menuju lahan mereka.
“Kalau proyeknya sendiri tentu tidak bisa ditolak lagi karena sudah berjalan. Tetapi persoalan akses masyarakat ini tetap harus dicarikan solusi,” katanya.
Yansuri menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut aktivitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan.
Ia mengungkapkan, DPRD Sumsel baru mendapatkan gambaran utuh terkait dampak di lapangan setelah mendengar langsung keluhan warga Pulokerto. Karena itu, persoalan tersebut akan dibawa ke tingkat pusat untuk dicarikan solusi.
Komisi IV DPRD Sumsel, lanjut dia, sebelumnya sudah berkoordinasi dengan PT Hutama Karya selaku pelaksana proyek tol. Namun, pembangunan akses tambahan seperti flyover maupun bypass disebut menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Hutama Karya pusat. Dari sana diarahkan agar persoalan ini dibahas langsung dengan Kementerian PU,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, Komisi IV DPRD Sumsel juga akan melakukan koordinasi dengan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur guna memperjuangkan aspirasi masyarakat Pulokerto.
“Besok kami akan ke Kementerian PU dan juga berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI yang memiliki kewenangan terkait infrastruktur. Kami ingin melihat seperti apa site plan dan perencanaan awalnya agar bisa dicarikan solusi terbaik,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Yansuri menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat kecil yang terdampak langsung di lapangan.
“Kami ingin pembangunan tetap berjalan, tetapi masyarakat juga jangan sampai dirugikan. Karena akses menuju kebun dan sawah itu menyangkut mata pencaharian warga,” pungkasnya.
